BENGKULU– Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, gagasan memiliki lebih dari satu wakil presiden bukan untuk kepentingan politik sesaat maupun agenda penerapan dalam waktu dekat. Wacana tersebut merupakan pemikiran yang telah disampaikannya sejak 2019 sebagai bagian dari upaya mencari sistem kepemimpinan nasional yang mampu mengakomodasi keberagaman dan memperkuat keterwakilan daerah.
Sultan menjelaskan, Indonesia memiliki wilayah yang luas, ribuan pulau, serta keberagaman suku, budaya, dan persoalan di setiap daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam merancang sistem kepemimpinan nasional ke depan.
Ia berpandangan, hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu semakin diperkuat. Keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan keterwakilan daerah juga harus mendapat perhatian agar seluruh wilayah memiliki ruang lebih besar dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingannya.
Meski demikian, Sultan menegaskan, penambahan jumlah wakil presiden belum tentu menjadi solusi paling tepat. Karena itu, ia mendorong gagasan tersebut dibahas secara terbuka, dikaji secara akademis, serta dikritisi oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat.
Menurutnya, kritik dan perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam demokrasi. Bahkan, melalui perdebatan terbuka, diharapkan muncul pemikiran lain yang lebih baik untuk memperkuat sistem pemerintahan Indonesia.
Sultan juga menegaskan, perubahan sistem ketatanegaraan tidak bisa dilakukan begitu saja karena harus berlandaskan konstitusi. Setiap wacana perubahan wajib melalui kajian mendalam, proses konstitusional, serta kesepakatan kebangsaan yang luas.













