BENGKULU- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu akan mengungkap hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang oleh Kepala TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu. Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan disampaikan kepada pelapor, pihak sekolah, serta Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti.
Pengungkapan hasil pemeriksaan itu berlangsung melalui konferensi pers pada Kamis (19/11/2026). Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyimpangan prosedur dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, menegaskan bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan dengan meminta keterangan dari pelapor maupun pihak-pihak terkait. Ombudsman juga telah mengidentifikasi sejumlah persoalan administratif dan prosedural yang menjadi bagian dari hasil pemeriksaan.
Menurut Mustari, seluruh hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam LHP dan disampaikan secara resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian dokumen tersebut merupakan bagian dari keterbukaan Ombudsman sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan yang telah disampaikan.
Ia menjelaskan, setelah menerima LHP, pihak terkait diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk menyampaikan tanggapan dan melakukan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman.
Mustari menegaskan, hasil pemeriksaan tersebut tidak boleh berhenti sebatas dokumen administrasi. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan harus memberikan perhatian serius terhadap setiap temuan, terutama jika berkaitan dengan dugaan kesalahan prosedur maupun pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.













