Ombudsman juga berharap hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pendidikan, khususnya dalam pengelolaan biaya pendidikan dan pungutan di lingkungan sekolah. Seluruh proses pelayanan pendidikan harus berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu, Mustari Tasti, mengundang insan pers dari media cetak maupun elektronik untuk mengikuti pemaparan hasil pemeriksaan tersebut.
Pemeriksaan ini dilakukan melalui mekanisme Inisiatif Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), yakni langkah pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman atas prakarsa lembaga dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Publikasi LHP tersebut dinilai penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai substansi dugaan maladministrasi, bentuk persoalan yang ditemukan, serta langkah penyelesaian yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
Terlebih, persoalan ini menyangkut lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pelayanan publik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan.
Dengan adanya LHP, publik kini menantikan keterbukaan hasil pemeriksaan sekaligus keseriusan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dalam menindaklanjuti setiap temuan. Apabila terdapat pelanggaran prosedur, perbaikan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.













