Ia berharap festival yang berlangsung selama empat hari tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong iklim investasi dan aktivitas ekonomi di Kota Bengkulu.
Sementara itu, Kepala Seksi Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Bengkulu, Dr. Rusydi Sastrawan, S.H., M.H., yang mewakili Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa kehadiran Kejati dalam festival tersebut merupakan bagian dari komitmen memperluas akses pelayanan hukum.
Ia menjelaskan, Kejati Bengkulu menghadirkan pos konsultasi hukum di pusat perbelanjaan agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan pendampingan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor kejaksaan.
“Pemindahan pos konsultasi hukum dari lingkungan kantor ke pusat perbelanjaan merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, nyaman, dan terbuka,” jelasnya.
Pelayanan hukum Kejati Bengkulu berlangsung pada 10–13 November 2026. Masyarakat dipersilakan mendatangi stan Kejati untuk berkonsultasi langsung dengan tim Jaksa Pengacara Negara.
Di sisi lain, Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu, Sri Putri Yani, menegaskan pihaknya terus mendorong kemudahan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya melalui layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ia memastikan pengurusan NIB melalui layanan tersebut tidak dipungut biaya. DPMPTSP juga menghadirkan inovasi NIB On The Spot untuk mempercepat proses perizinan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
