Tidak hadirnya BTN dalam sidang perdana tersebut juga menjadi perhatian LPK-RI. Sebab, panggilan pengadilan merupakan bagian dari proses hukum yang semestinya direspons oleh pihak-pihak yang berperkara.
Persidangan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026), di bawah pimpinan majelis hakim Ratna Dewi Darimidini.
LPK-RI berharap BTN dapat hadir dalam persidangan berikutnya agar pokok perkara segera diperiksa dan persoalan dana SI senilai Rp153 juta memperoleh kepastian hukum.
Sri Astuti meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak…
Pembangunan tersebut juga mencerminkan keterlibatan TNI AD dalam membantu mengatasi persoalan masyarakat, khususnya petani yang…
Khusus November 2026, kegiatan donor darah digelar serentak di 11 kota di Indonesia sebagai rangkaian…
Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya mengumpulkan alat bukti dan menelusuri dugaan penyimpangan dalam…
Ia berharap festival yang berlangsung selama empat hari tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat…
BENGKULU – Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai perjuangan,…
