Alaku
Alaku

Komisi III DPRD Bengkulu Rencanakan Sidak Terkait Polemik Proyek SUTT PT TLB Seluma

Ketua komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili. (foto: Istimewa, 8/1)

Bengkulu- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Juhaili, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB) di Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas polemik yang mencuat terkait proyek tersebut. “Kami berkomitmen memastikan semua proses berjalan sesuai aturan dan transparansi terjaga. Polemik ini harus segera mendapat kejelasan,” tegas Juhaili usai rapat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu, Rabu (8/1).

Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu saat dengar pendapat dengan dinas ESDM Provinsi Bengkulu.(foto: Istimewa, 8/1).

Dalam rapat tersebut, Dinas ESDM memaparkan bahwa proyek SUTT telah melalui proses perizinan yang sah dan kronologis pelaksanaan juga telah dijelaskan. Namun, Juhaili menekankan bahwa Komisi III masih memerlukan tambahan bahan keterangan dan analisis dari pihak independen.

“Hari ini kami belum bisa mengambil kesimpulan. Masih banyak yang harus dibuktikan melalui penelitian lebih mendalam, termasuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan pihak terkait lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Doni Swabuana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan klarifikasi menyeluruh terkait pengaduan masyarakat, termasuk kronologi perizinan PLTU hingga gugatan hukum yang sempat diajukan oleh sejumlah LSM. Doni juga menyebutkan bahwa ESDM telah melakukan tinjauan lapangan bersama berbagai pihak untuk memverifikasi langsung kondisi di lokasi.

“Kami sudah memaparkan secara rinci, mulai dari proses perizinan hingga tuntutan masyarakat Padang Kuas. Namun, kami tetap terbuka untuk memberikan informasi lebih lanjut jika diperlukan,” pungkas Doni.

Sidak yang direncanakan ini menjadi langkah penting Komisi III DPRD untuk memastikan transparansi dan menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan di Bengkulu.(Uj)