Sri Astuti meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pekerjaan dan standar teknis konstruksi.
Ia mengingatkan, pekerjaan jalan yang tidak sesuai perencanaan berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak maksimal dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran pada APBD Perubahan, menurutnya, juga menjadi tantangan yang perlu diperhitungkan agar pekerjaan fisik tidak dilakukan secara terburu-buru.
“Aspirasi masyarakat ini akan kami bawa dan sampaikan dalam pembahasan di DPRD, khususnya terkait pemerataan infrastruktur dan kualitas pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Angga, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, memberikan penjelasan kepada peserta reses mengenai program jaminan kesehatan dan perlindungan ketenagakerjaan, termasuk manfaat kepesertaan bagi pekerja mandiri.
Melalui reses tersebut, persoalan perlindungan pekerja dan pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi dua aspirasi yang akan dibawa Sri Astuti ke pembahasan DPRD Provinsi Bengkulu.
