JAKARTA– Di tengah mencuatnya wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, nama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mulai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat potensial. Sultan dinilai memiliki keunggulan karena berasal dari luar partai politik dan membawa representasi kepentingan daerah, bukan kepentingan kelompok politik tertentu.
Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan bursa calon pendamping Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2027–2029.
Dari tiga nama yang diperbincangkan, yakni Sultan Bachtiar Najamudin, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Puan Maharani, Sultan dinilai memiliki posisi politik yang relatif lebih netral.
Ketua DPD RI tersebut dianggap tidak memiliki keterikatan struktural dengan partai politik. Posisi itu dinilai menjadi keunggulan tersendiri karena dapat membuka ruang bagi kepentingan daerah untuk lebih kuat diperjuangkan di tingkat pemerintahan pusat.
“Inilah keunggulan Sultan. Dia bukan petugas partai. Dia petugas daerah, petugas rakyat,” ujar Om Faduli, pengamat politik daerah asal Maluku Utara, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Wakil Presiden dari kalangan nonpartai berpeluang lebih leluasa menjalankan fungsi pemerintahan tanpa dibayangi kepentingan internal partai politik.
Sultan dinilai memiliki modal politik dan pengalaman pemerintahan yang cukup. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu, anggota DPD RI, hingga kini memimpin DPD RI periode 2024–2029.
