JAKARTA- Literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat menjadi 69,57 persen pada 2026. Namun, di balik kenaikan itu masih terdapat celah besar: sekitar 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun mengenal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Temuan tersebut terungkap dalam hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Survei juga mencatat indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen, naik dari 92,74 persen pada 2025. Sementara itu, indeks literasi keuangan meningkat dari 66,64 persen menjadi 69,57 persen.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk 2029. Pemerintah menargetkan indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen.
Meski secara nasional membaik, pemahaman masyarakat mengenai sistem penjaminan simpanan belum merata. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin.
Kesenjangan juga terlihat dalam pemahaman mengenai penjaminan polis. Dari pemilik produk asuransi di luar program jaminan sosial, hanya 12,47 persen yang mengetahui adanya penjaminan polis.
LPS memetakan masyarakat ke dalam sejumlah kelompok. Sebanyak 38,8 persen sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui adanya penjaminan, tetapi belum mengenal LPS. Sebanyak 7,5 persen mengenal LPS, tetapi belum memahami penjaminan simpanan.
