Curup-Puskesmas Setia Negara, Kecamatan Curup Kota, melayani sekitar 8.000 peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya. Peserta membayar iuran bulanan yang bervariasi antara Rp35.000 hingga Rp150.000. Namun, dana kapitasi yang diterima puskesmas dari BPJS hanya sebesar Rp8.000 per peserta per bulan, tanpa memperhitungkan jumlah pasien yang benar-benar berobat.
“Kami BPJS membayar berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di puskesmas, bukan berdasarkan jumlah pasien yang datang berobat. Jika di Puskesmas Setia Negara terdapat 8.000 peserta, maka kami tetap membayar untuk jumlah tersebut setiap bulan,” ujar seorang staf BPJS, Kamis (15/2/2025).
Namun, data berbeda diungkapkan oleh Cipta dari bagian Keuangan BPJS. Ia menyebutkan bahwa khusus di Puskesmas Setia Negara, jumlah peserta BPJS yang dibayarkan pada Januari 2025 hanya 2.182 orang, dengan tarif kapitasi sebesar Rp7.300 per peserta per bulan atau turun Rp700 dari sebelumnya Rp8.000 per peserta.
Sementara itu, Ruli dari bagian keuangan BPJS menegaskan bahwa dana yang dikumpulkan dari peserta BPJS di Kabupaten Rejang Lebong bisa dialihkan ke daerah lain sesuai kebutuhan layanan kesehatan, karena sistem BPJS berskala nasional.
Rahmad dari Dinas Kesehatan Rejang Lebong mengungkapkan bahwa total dana kapitasi BPJS di wilayahnya pada 2024 mencapai Rp13 miliar lebih. Namun, pihaknya tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana tersebut, karena dana kapitasi langsung dikelola oleh BPJS dan fasilitas kesehatan. “Banyak masyarakat yang setiap bulan dipotong iuran BPJS, tetapi ketika ingin berobat, kartu BPJS mereka tidak aktif,” katanya.
Elly, seorang ASN di Kabupaten Rejang Lebong (Golongan 4C), mengalami kendala saat berobat ke Klinik Kaisar. Kartu BPJS-nya tidak aktif, meskipun iurannya dipotong setiap bulan dari gajinya. “Saya baru pertama kali menggunakannya, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya, saya harus membayar biaya berobat sendiri,” keluhnya.
Minim Transparansi, Kepala Puskesmas Sulit Dikonfirmasi
Upaya wartawan untuk mengonfirmasi Kepala Puskesmas Setia Negara terkait pengelolaan dana kapitasi BPJS tidak membuahkan hasil. “Ibu kepala sedang keluar,” ujar seorang staf puskesmas saat dikonfirmasi.
Minimnya transparansi dalam pengelolaan dana kapitasi BPJS di Puskesmas Setia Negara menimbulkan tanda tanya. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang mereka bayarkan dikelola dan apakah benar dana tersebut dialokasikan sesuai peruntukannya.(007/Hen).
