Sultan juga menyatakan DPD RI akan mendorong keterlibatan BRIN dan ICMI dalam kajian penyusunan sejumlah RUU yang menjadi inisiatif lembaga tersebut. Menurut dia, pelibatan lembaga riset dan masyarakat sipil diperlukan agar proses legislasi memperoleh perspektif ilmiah sekaligus mempertimbangkan nilai agama dan budaya Indonesia.
“Pelibatan lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil tidak hanya untuk memenuhi prinsip meaningful participation, tetapi juga agar setiap proses legislasi DPD RI memperoleh perspektif yang lebih utuh secara ilmiah serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa Indonesia,” kata Sultan.
