BENGKULU– Dalam upaya mempercepat penyelesaian pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, rombongan anggota Komisi V DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada Kamis (3/7). Sidak dilakukan menyusul lambannya progres pengerukan meskipun Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) pada akhir Juni lalu.
Rombongan yang terdiri atas anggota DPR RI Syaiful Huda, Mukhlis Basri, Haryanto, Hamka B. Kadi, dan Saadiah Uluputty tiba di Bandara Fatmawati Soekarno dan disambut langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah (Mian). Tanpa menunda waktu, mereka bersama jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan menuju pintu alur Pelabuhan Pulau Baai.
Di lokasi, Komisi V menyayangkan lambatnya kinerja PT Pelindo selaku pelaksana proyek pengerukan. Anggota DPR RI Syaiful Huda menegaskan, Pelindo diberi tenggat waktu tiga hari untuk memastikan kapal dapat keluar masuk pelabuhan.
“Minimal tiga hari ke depan kapal sudah bisa masuk. Kita pastikan ada progres konkret, bukan janji saja,” ujar Syaiful.
Ia juga menekankan bahwa percepatan ini penting untuk mendukung kelancaran arus logistik ke Pulau Enggano. Untuk itu, ia meminta Pelindo menambah jumlah alat berat pengerukan agar target sesuai Inpres yang berakhir pada 31 Agustus dapat terpenuhi.
“Kalau alat yang ada sekarang tidak cukup, harus ditambah. Tidak bisa menunggu lagi,” tambahnya.
Wakil Gubernur Mian juga menyoroti keterlambatan pekerjaan oleh Pelindo yang sebelumnya telah berulang kali menjanjikan penyelesaian, namun terus meleset dari tenggat.
“Pengerjaan harus dikawal dan dikeroyok bersama. Kalau tiga unit alat tidak cukup, harus dilipatgandakan. Jangan sampai sudah ditetapkan deadline tapi terus mundur,” tegas Mian.
Sementara itu, Direktur Strategi PT Pelindo, Drajat Sulistyo, mengungkapkan kendala utama pengerukan adalah kondisi cuaca ekstrem yang sering melanda wilayah perairan Bengkulu.
“Bengkulu ini sering dilanda badai, bahkan di luar musim angin muson. Itu jadi kendala utama kami di lapangan,” pungkasnya.
Sidak ini menjadi sinyal kuat dari DPR RI agar pelaksanaan proyek infrastruktur strategis tak lagi terhambat, demi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Sumatra.
Reporter & Editor: Hasan
