Nusantara, Bengkulu- Provinsi Bengkulu mengambil langkah strategis dalam mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Melalui skema Results Based Payment (RBP) REDD+ yang didanai Green Climate Fund (GCF), pemerintah berhasil memperoleh insentif karbon sebesar Rp 11,8 miliar. Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu.
Program ini berfokus pada pengurangan deforestasi, peningkatan keanekaragaman hayati, dan penguatan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Plt. Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, menekankan pentingnya reboisasi untuk mengatasi dampak cuaca ekstrem dan mendukung penurunan emisi gas rumah kaca.
Sementara itu Direktur KKI Warsi, Adi Junaedi mejelaskan, upaya wujudkan Nationally Determined Contributions (NDC) melalui tata kelola hutan yang berkelanjutan dan aksi kolaboratif bersama masyarakat.
“Posisi KKI Warsi di sini sebagai perantara antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemudian Gubernur Bengkulu menunjuk DLHK sebagai leading sector, jadi kita intensif kerja sama dengan DLHK mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke monitoring dan evaluasi,” demikian Adi.(Uj)
