BENGKULU– Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., menegaskan pemerintah wajib hadir memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang telantar di rumah sakit akibat kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif. Persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis.
Penegasan tersebut disampaikan Sumardi saat menggelar reses Masa Sidang Ke-III Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bengkulu, Sabtu (14/11/2026). Persoalan BPJS nonaktif mencuat setelah seorang warga bernama Madensi menyampaikan keluhan terkait masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat status kepesertaan BPJS bermasalah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sumardi menegaskan pemerintah harus mengambil langkah cepat, terutama ketika pasien sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan penanganan medis.
“Kalau pasien sudah telantar di rumah sakit, BPJS-nya wajib dihidupkan oleh pemerintah. Saya katakan wajib dihidupkan oleh pemerintah,” tegas Sumardi.
Menurutnya, persoalan kepesertaan BPJS harus dilihat berdasarkan kondisi peserta. Bagi masyarakat yang masih sehat tetapi kepesertaannya tidak aktif akibat tunggakan iuran, pengaktifan kembali tetap harus mengikuti ketentuan pembayaran yang berlaku.
Namun, ketika masyarakat sudah membutuhkan pelayanan medis di rumah sakit, pemerintah harus hadir mencarikan solusi agar pasien tidak terlantar akibat persoalan administrasi.
Sumardi juga meminta masyarakat tidak tinggal diam ketika menghadapi kendala pengaktifan BPJS Kesehatan. Ia menawarkan pendampingan melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, termasuk memberikan kontak petugas yang dapat membantu proses pengurusan.
