“Kalau untuk mengaktifkan itu nanti saya kasih kontak dengan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sumardi turut menjelaskan bahwa pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat berasal dari sejumlah skema, baik iuran mandiri peserta, pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maupun dukungan pemerintah daerah.
Ia juga menceritakan pengalamannya membantu seorang pengemudi ojek daring di Bengkulu yang terkendala mengakses layanan BPJS karena masih menggunakan KTP Jakarta.
Persoalan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembaruan administrasi kependudukan agar pengurusan kepesertaan BPJS dapat dilanjutkan di Bengkulu sesuai prosedur.
Menurut Sumardi, persoalan administrasi kependudukan maupun kepesertaan tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan.
Ia kembali mengingatkan warga yang mengalami masalah BPJS agar segera melapor dan berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga dapat memperoleh pendampingan serta solusi sesuai ketentuan.
“Kalau BPJS-nya mati, jangan diam,” tegasnya.
Sumardi berharap pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan kepesertaan BPJS, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis. Ia menegaskan, negara dan pemerintah daerah harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan, bukan membiarkan pasien menghadapi kesulitan saat membutuhkan pertolongan.
