BENGKULU- Warga Kampung Melayu menyampaikan beragam aspirasi terkait persoalan krusial yang mereka hadapi, mulai dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan hingga minimnya fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan.
Hal itu disampaikan warga Kampung Melayu pada saat reses masa persidangan III DPRD Provinsi Bengkulu kepada Anggota DPRD Hj. Baidari Citra Dewi, Kamis (4/12/2025). “Warga meminta agar BBM bersubsidi tidak dijual kepada industri,” ujarnya.
Mereka menilai penyalahgunaan seperti itu merugikan masyarakat kecil, khususnya nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan solar bersubsidi untuk melaut.
“Kami pernah melihat sendiri minyak nelayan dijual ke perusahaan. Sementara nelayan di sini sampai tidak bisa mengisi kapal untuk berangkat. Ini sudah sering kami suarakan,” ujar salah satu warga.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti persoalan layanan BPJS serta mengadukan minimnya sarana pendidikan. Mereka berharap pemerintah dapat memenuhi kebutuhan sekolah baru, baik jenjang SMP maupun SMA, terutama di kawasan perbatasan Kandangmas, Kampung Melayu, dan Lebar.
Warga menilai momentum berakhirnya masa Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah tersebut dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk memanfaatkan kembali tanah negara bagi pembangunan fasilitas pendidikan yang sangat dibutuhkan.
“Kami punya tanah itu. Harapan kami pemerintah merespons dan membangun sekolah untuk anak-anak kami,” ungkap warga lainnya.
Aspirasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah agar kebutuhan dasar masyarakat, baik pendidikan maupun energi, dapat terpenuhi secara merata.
Editor: Hasan.
