Puluhan warga Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, menuntut solusi nyata atas dampak sosial dan ekonomi yang mereka alami akibat pembangunan Jembatan Jalan Merapi Raya. Dalam pertemuan yang digelar Selasa (7/10/2025) di Showroom Mobil Santicho, pemerintah berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga melalui pertemuan lanjutan bersama pihak terkait.
BENGKULU— Pertemuan antara warga terdampak dan pihak terkait pembangunan Jembatan Jalan Merapi Raya berlangsung dinamis dan terbuka. Warga menyampaikan sejumlah keluhan terkait penutupan akses jalan sepanjang 30 meter yang digunakan sebagai area penyimpanan material proyek. Kondisi tersebut disebut berdampak pada penurunan pendapatan pedagang, gangguan lalu lintas, hingga potensi gesekan sosial.
Perwakilan LSM Gerakan Perjuangan Pemuda Bengkulu (GPPB), Vikram Alrio, menegaskan bahwa penutupan jalan selama lebih dari sebulan telah mengganggu aktivitas ekonomi warga sekitar.
“Penutupan jalan ini mengurangi penghasilan pedagang dan menimbulkan keresahan. Kami minta Pemkot Bengkulu dan kontraktor segera mencari solusi,” ujarnya tegas.
Menanggapi hal itu, Lurah Kebun Tebeng menjelaskan bahwa pihak kontraktor telah melakukan pengaturan lalu lintas dengan membuka jalur alternatif melalui Gang Merapi 12, 13, dan 14. Ia menambahkan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan aspirasi warga yang sejak lama mengeluhkan banjir di kawasan tersebut.
Dari pihak masyarakat, Ketua RW 01, Ketua RT 05, dan Junaidi selaku pemilik Showroom Santicho menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut, namun meminta kontraktor lebih aktif bersosialisasi.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi koordinasi dengan warga harus diperkuat agar tidak menimbulkan salah paham,” ungkap Ketua RW 02.
Sementara itu, Kapolsek Ratu Agung AKP T. Sembiring, S.H., M.H. menegaskan pentingnya menyalurkan aspirasi melalui mekanisme resmi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Silakan buat tuntutan tertulis melalui RT, RW, dan kelurahan. Kami pastikan akan diteruskan ke pihak berwenang,” tegas Kapolsek.
Sebagai kesimpulan, warga terdampak sepakat menyusun draft tuntutan resmi yang akan diteruskan oleh pihak kelurahan ke instansi terkait. Pemerintah Kelurahan Kebun Tebeng berjanji akan memfasilitasi pertemuan lanjutan bersama Dinas PUPR dan kontraktor untuk membahas kompensasi dan solusi penataan material.
Pertemuan yang berakhir pukul 12.15 WIB tersebut berlangsung tertib. Meskipun demikian, nada tegas warga menandakan meningkatnya harapan agar pemerintah segera bertindak konkret, bukan sekadar janji, dalam menanggapi dampak sosial pembangunan jembatan yang dinilai strategis bagi wilayah tersebut.
Reporter & Editor: Hasan.
