JAKARTA — Wakil Ketua Koalisi Wartawan Parlemen (KWP) Erwin Syahputra Siregar, SH, yang dikenal sebagai jurnalis senior sekaligus analis hukum, memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (3/11/2025). Ia hadir sebagai saksi peliputan terkait Sidang Kenegaraan 15 Agustus 2025 yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dalam pemeriksaan tersebut, Erwin dimintai klarifikasi atas beredarnya isu mengenai dugaan pembahasan kenaikan tunjangan anggota DPR dalam sidang tersebut. Ia menegaskan, selama proses peliputan berlangsung, tidak ditemukan adanya agenda resmi maupun pernyataan terbuka yang membahas hal tersebut.
“Saya hadir sebagai wartawan dan juga sebagai Wakil Ketua KWP. Sepanjang rangkaian acara, tidak ada pembahasan terbuka mengenai tunjangan DPR. Jika ada isu yang beredar di luar itu, perlu ditelusuri sumber dan konteksnya,” ujar Erwin di ruang sidang MKD.
Selain soal isu tunjangan, MKD juga meminta penjelasan terkait video viral yang memperlihatkan sejumlah anggota DPR berjoget seusai sidang. Menurut Erwin, momen itu terjadi setelah seluruh rangkaian acara resmi ditutup dan berlangsung dalam suasana santai.
“Joget itu terjadi setelah acara resmi ditutup. Tidak ada pelanggaran etik yang saya lihat secara langsung. Suasana saat itu cair dan penuh keakraban,” tambahnya.
Erwin juga menyoroti maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial pasca sidang. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam menyerap informasi, serta menekankan pentingnya verifikasi dan literasi media sebagai fondasi menjaga kualitas demokrasi.
“Kita harus menjaga integritas informasi. Jangan sampai opini publik dibentuk oleh hoaks yang tidak berdasar. Wartawan punya tanggung jawab besar untuk meluruskan,” tutupnya.
Pernyataan ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi publik sekaligus memperkuat komitmen terhadap transparansi, akurasi, dan etika informasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
