BENGKULU- Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan investasi harus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Bengkulu masih bertumpu pada konsumsi pemerintah dan rumah tangga, sementara laju pertumbuhan masih berada di bawah rata-rata Sumatera sebesar 5,13 persen dan nasional sebesar 5,61 persen.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Bengkulu melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam Sarasehan Perekonomian Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bengkulu Edisi Mei 2026 dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) Selasa (28/7/2026) di salah satu hotel terkemuka di Kota Bengkulu.
Pemerintah mengakui struktur ekonomi Bengkulu masih didominasi konsumsi, sehingga diperlukan penguatan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dan berkelanjutan.
Salah satu strategi yang didorong adalah pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai gerbang ekonomi Bengkulu. Pemprov menilai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2025 telah membawa dampak positif dengan kembali beroperasinya akses pelabuhan dan terbukanya jalur transportasi menuju Pulau Enggano.
Karena itu, pemerintah mengusulkan agar pelaksanaan Inpres diperpanjang dan diperluas hingga mencakup pembangunan kawasan industri di sekitar Pelabuhan Pulau Baai.
Pemprov juga mempercepat usulan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Lubuklinggau dengan Pelabuhan Pulau Baai. Jalur sepanjang sekitar 98 kilometer tersebut diproyeksikan menjadi jalur logistik batu bara PT Bukit Asam menuju Bengkulu, menggantikan rute ke Lampung yang mencapai sekitar 460 kilometer. Skema ini diyakini mampu memangkas biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing Pelabuhan Pulau Baai sebagai pusat distribusi regional.
Menurut pemerintah, usulan pembangunan rel kereta telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Sejumlah investor swasta juga disebut berminat berinvestasi apabila regulasi dan perizinan memungkinkan. Namun, realisasi proyek tersebut masih menunggu keputusan pemerintah pusat di tengah keterbatasan anggaran nasional.
Di sisi lain, Pemprov Bengkulu menyebut keberhasilan menjaga inflasi menjadi modal penting bagi stabilitas ekonomi daerah. Bengkulu diklaim menjadi provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di Sumatera dan menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Bengkulu juga meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik di Sumatera dalam pengelolaan tenaga kerja yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu memperoleh insentif sebesar Rp6 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu akan disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota, masing-masing sekitar Rp500 juta, untuk memperkuat UMKM, koperasi, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Bengkulu.
