BENGKULU- Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi daerah. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan memperkuat transaksi non-tunai.
Penguatan koordinasi itu dibahas dalam rapat TPID dan TP2DD se-Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu, Rabu (19/8/2026). Rapat diikuti unsur Pemprov Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota, BI, serta pemangku kepentingan terkait.
Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi, menegaskan pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan keterjangkauan harga harus dijaga melalui koordinasi lintas sektor yang konsisten.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” kata Zahirman.
Menurut dia, langkah antisipasi perlu diperkuat, terutama menghadapi potensi tekanan terhadap harga dan pasokan komoditas pangan. Kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting agar gejolak harga tidak membebani masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengatakan TPID dan TP2DD memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Pengendalian harga perlu berjalan beriringan dengan perluasan ekosistem transaksi digital.
