LAHAT — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program ketahanan energi nasional sekaligus menyejahterakan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui kehadiran Kapolda Sumsel beserta jajaran dalam Apel Ikrar Bersama dan Launching Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat yang dipusatkan di Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat, pada Rabu (29/7/2026).
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., Staf Khusus Menteri ESDM RI Komjen Pol (Purn.) Rudi Sufahriadi, jajaran Direksi SKK Migas, serta bupati dari empat kabupaten penghasil migas (Lahat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara). Keterlibatan lintas sektoral ini menjadi penanda keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengubah wajah pengelolaan sumur minyak rakyat dari yang semula tak berizin menjadi legal, terstruktur, dan aman.
Melalui program transformasi turunan dari Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 ini, ribuan titik sumur minyak masyarakat mulai diverifikasi untuk dikelola secara resmi melalui wadah Koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, sejumlah titik telah terverifikasi yang ada di wiliayah Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Lahat, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.
Langkah solutif Polda Sumsel dalam mengawal masa transisi ini menuai apresiasi tinggi dari para kepala daerah. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, secara khusus memuji gerak cepat Kapolda Sumsel yang proaktif merangkul warga.
”Kami mengapresiasi Kapolda Sumatera Selatan yang terus berupaya membantu masyarakat agar memiliki standar keamanan dalam pengelolaan sumur minyak. Polri hadir mengawasi agar kita terbebas dari praktik illegal drilling. Saya tekankan, apabila Bapak dan Ibu sekalian bekerja sesuai aturan legal dan hasil sumurnya diserahkan ke Pertamina, berarti kalian telah berkontribusi menjadi pahlawan devisa bagi negara karena ikut menekan angka impor minyak kita,” tegas Gubernur.
