BENGKULU– Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah daerah di Bengkulu langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Pemprov menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kabupaten/kota, Jumat (22/5/2026), guna menyikapi keluhan petani terkait penurunan harga sawit yang dinilai drastis.
Rapat daring yang dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap gejolak harga sawit yang merugikan petani.
Menurut Mian, pemerintah daerah diminta segera bergerak menelusuri penyebab turunnya harga TBS di tingkat pabrik dan pengepul.Ia menekankan, pabrik kelapa sawit tidak boleh semena-mena menurunkan harga tanpa dasar kebijakan yang jelas.
“Ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai pabrikan sekonyong-konyong menjatuhkan harga sawit petani sebelum ada kebijakan resmi. Penurunannya sangat drastis dan meresahkan masyarakat,” tegas Mian.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi tata niaga sawit nasional. Pemerintah, kata dia, tengah memperketat pengawasan terhadap praktik ekspor ilegal, manipulasi data, hingga dugaan mark up yang selama ini dinilai merugikan negara dan petani.
“Kebijakan pemerintah pusat bertujuan melindungi petani daerah. Tidak boleh ada lagi ekspor titip-titip maupun data yang tidak tercatat negara,” ujarnya.
Mian memastikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola sawit diyakini untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat perlindungan terhadap petani.
Dalam waktu dekat, Pemprov Bengkulu juga akan turun langsung ke lapangan menemui petani sawit untuk memberikan penjelasan terkait kondisi harga yang terjadi saat ini.
Diketahui, harga ketetapan TBS sawit Bengkulu saat ini berada di angka Rp3.465 per kilogram. Namun dalam dua hari terakhir, petani di sejumlah kabupaten mengeluhkan harga sawit di tingkat pabrik dan pengepul turun tajam sehingga memicu keresahan di kalangan petani.
