RIAU- Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak agresif membenahi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengadopsi pola pengelolaan pajak unggulan dari Provinsi Riau. Fokus utama diarahkan pada sektor perkebunan kelapa sawit dan minyak dan gas (migas) yang terbukti menjadi penyumbang signifikan bagi kas daerah.
Langkah itu ditandai dengan kunjungan kerja Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah dan sejumlah OPD ke Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/4/2026). Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membedah sistem pemungutan pajak, penguatan regulasi, hingga mekanisme pengawasan yang diterapkan Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak lepas dari perencanaan matang dan pengawasan yang konsisten. Ia menyebut sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, sebagai tulang punggung penerimaan daerah yang harus dijaga melalui kebijakan yang adaptif dan terukur.
“Tanpa sistem yang kuat dan pengawasan yang disiplin, potensi pajak tidak akan tergarap maksimal,” ujarnya.
Riau sendiri mampu membukukan kontribusi PAD dari sektor tersebut hingga mendekati Rp500 miliar, menjadi rujukan konkret bagi daerah lain.
Wakil Gubernur Mian menilai pengalaman Riau sebagai model yang relevan untuk diterapkan di Bengkulu. Menurutnya, potensi sawit di Bengkulu, baik dari PMA maupun PMDN masih sangat terbuka untuk dioptimalkan melalui perbaikan tata kelola pajak.
“Kami ingin memastikan potensi besar ini tidak bocor, tetapi benar-benar menjadi kekuatan fiskal daerah,” tegasnya.
Pemprov Bengkulu berkomitmen menerjemahkan hasil kunjungan ini ke dalam langkah konkret, mulai dari penguatan regulasi hingga digitalisasi pengawasan pajak. Upaya ini diharapkan mampu mendorong lonjakan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.
