BENGKULU- Aktivitas parkir di Kota Bengkulu disebut kian ramai, tetapi uang yang masuk ke kas daerah justru dipertanyakan. Aliansi SPSB menyoroti dugaan kebocoran PAD parkir dan mendesak Pemerintah Kota Bengkulu membuka data titik parkir, jumlah juru parkir, pungutan, hingga setoran ke daerah.
Koordinator Lapangan Aliansi SPSB, Dedy Mulyadi, mendesak Pemkot Bengkulu membuka seluruh data pengelolaan parkir. Menurutnya, publik berhak mengetahui potensi, pungutan, setoran, hingga realisasi PAD dari sektor tersebut.
“Kami bukan mengintimidasi pemerintah kota maupun pihak swasta. Kami mempertanyakan pengelolaan parkir dan meminta datanya dibuka secara transparan,” kata Dedy, Selasa (15/9/2026).
Dedy mengungkapkan, berdasarkan data yang diketahuinya, PAD dari sektor parkir lima tahun sebelumnya berada di kisaran Rp4 miliar hingga Rp6 miliar per tahun. Namun, saat ini angkanya disebut hanya berkisar Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per tahun.
Kondisi itu dinilai perlu dijelaskan karena aktivitas parkir di Kota Bengkulu justru disebut semakin meningkat. Jumlah kendaraan bertambah, titik parkir berkembang, dan tarif parkir juga mengalami perubahan.
“Titik parkir semakin banyak, kendaraan semakin ramai, harga parkir dibandingkan dulu semakin meningkat. Kok PAD-nya justru disebut menurun?” ujar Dedy.
Karena itu, Aliansi SPSB meminta Bapenda membuka data secara rinci. Mulai dari jumlah titik parkir, pembagian zona, jumlah juru parkir, besaran pungutan, setoran per titik, hingga total PAD yang masuk ke kas daerah.
