BENGKULU- Anggota DPRD Kota Bengkulu Fraksi NasDem daerah pemilihan II Gading Cempaka dan Singaran Pati, Drs. Riuslan,M.Si menegaskan peran strategis legislatif saat menggelar reses pertama masa sidang I tahun 2026 di Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu, Senin (16/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Riuslan menekankan bahwa DPRD bukan sekadar lembaga pelengkap pemerintahan daerah. Ada tiga fungsi utama yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari jalannya roda pemerintahan, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Pada fungsi legislasi, setiap kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) wajib melalui pembahasan dan persetujuan DPRD. Tanpa persetujuan legislatif, kebijakan yang diusulkan eksekutif tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, pemerintah daerah tidak dapat secara sepihak menetapkan kebijakan strategis, termasuk penetapan pajak, retribusi, maupun pengaturan layanan publik seperti distribusi dan persampahan, tanpa persetujuan DPRD. Di sinilah fungsi kontrol dan legitimasi itu dijalankan secara tegas.
Dalam fungsi pengawasan, DPRD memiliki kewenangan memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Pengawasan menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga agar pemerintahan tetap berada di koridor hukum.
Sementara dalam fungsi penganggaran, tidak ada satu pun anggaran yang dapat dibelanjakan tanpa persetujuan DPRD. Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik perubahan maupun rancangan tahun berikutnya, harus dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Proses ini menjadi kunci agar penggunaan anggaran transparan, akuntabel, dan memiliki dasar hukum yang sah.
Melalui reses tersebut, Riuslan menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat sekaligus memastikan tiga fungsi utama DPRD dijalankan secara maksimal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan tidak sewenang-wenang.
Editor: Hasan
