Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Pemprov, kata dia, siap menjadi garda terdepan dalam mengawal penyelesaian sengketa hingga tuntas.
“Sesuai arahan Gubernur, pemerintah hadir untuk memastikan persoalan ini diselesaikan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” tegas Khairil.
Dengan kompleksitas persoalan yang menyentuh aspek hukum, administrasi, dan keadilan agraria, penyelesaian sengketa Lapter II Manna dituntut tidak parsial. Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah serta penataan ulang aset negara menjadi kunci agar konflik tidak terus berulang.
