LPK RI berharap pemeriksaan tambahan tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar digunakan untuk mendalami seluruh fakta, keterangan saksi, dan alat bukti yang telah disampaikan pelapor.
Aprianto juga mendesak penyidik agar segera menuntaskan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk diteliti hingga memenuhi syarat formil dan materiil.
“Kami berharap berkas perkara segera dirampungkan dan dilimpahkan ke kejaksaan. Selanjutnya, perkara ini harus diproses hingga persidangan agar ada kepastian hukum,” tegasnya.
Perkara ini memiliki perjalanan panjang. Rollina diketahui telah berupaya mencari perlindungan hukum sejak 2021 dengan mendatangi Polres Bengkulu Tengah. Ia kemudian diarahkan menempuh mekanisme pengaduan masyarakat (Dumas).
Perkara tersebut akhirnya dilaporkan secara resmi pada 11 Maret 2024. Namun, penyidik menerbitkan SP3 pada 13 Februari 2026 dengan alasan tidak cukup bukti.
Penghentian penyidikan itu kemudian menjadi persoalan yang diperjuangkan pelapor hingga berujung pada Gelar Perkara Khusus di Polda Bengkulu.
Kini, setelah penyidikan kembali dibuka, LPK RI DPD Bengkulu meminta penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak kembali berlarut-larut.
“Harapan kami sederhana, tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin perkara ini ditangani secara serius, terang benderang, dan dituntaskan sesuai hukum. Jangan sampai kembali berlarut-larut. Setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional dan bertanggung jawab,” tutup Aprianto.
