Ia menegaskan, langkah menyurati Kapolres Bengkulu Tengah bukan untuk mengintervensi kewenangan penyidik, melainkan mendorong agar hasil Gelar Perkara Khusus ditindaklanjuti secara konsisten dan sesuai prosedur hukum.
“Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Kami akan terus mengawal perkara ini agar prosesnya berjalan transparan dan klien kami memperoleh kejelasan hukum,” tegasnya.
LPK-RI DPD Bengkulu berharap Kapolres Bengkulu Tengah segera merespons surat tersebut dengan langkah konkret, termasuk melaksanakan penyidikan lanjutan sesuai hasil Gelar Perkara Khusus. Pihaknya menegaskan akan terus memantau perkembangan perkara hingga terdapat kejelasan mengenai proses hukum yang ditempuh.
Pembukaan kembali penyidikan bukan berarti perkara telah dinyatakan terbukti. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
