Namun, setelah kurang lebih tiga bulan menunggu, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Tidak ada realisasi pembayaran ganti rugi sebagaimana diwajibkan dalam putusan pengadilan.
Kondisi itu menjadi dasar bagi kuasa hukum korban untuk meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera mengambil langkah hukum. Mereka meminta ketentuan pidana penjara selama tiga bulan dilaksanakan apabila persyaratan untuk tidak menjalani hukuman memang tidak dipenuhi.
“Kami meminta Jaksa Penuntut Umum segera menindaklanjuti dan melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Jangan sampai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dijalankan,” ujar Dini.
Menurutnya, kepastian hukum tidak cukup hanya melalui putusan pengadilan, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaannya. Apalagi, perkara tersebut menyangkut hak korban yang telah ditetapkan secara hukum.
Kuasa hukum berharap Kejari Bengkulu segera menindaklanjuti surat permohonan tersebut dan memberikan kepastian atas pelaksanaan amar putusan.
Kini, korban menunggu langkah Kejari Bengkulu untuk memastikan kewajiban terpidana dijalankan. Jika persyaratan tidak dipenuhi, ketentuan pidana penjara dalam putusan diminta segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
