BENGKULU- Peluncuran Program Jaksa Garda Desa di Bengkulu menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkokoh tata kelola pembangunan desa. Program yang digagas Kejaksaan Republik Indonesia itu resmi diperkenalkan dalam acara yang dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Mian, Jamintel Kejaksaan Agung RI Reda Mantovani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi Farida Faricha, serta jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu.
Inisiatif ini dipandang sebagai dukungan nyata terhadap upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi desa. Melalui program tersebut, kejaksaan akan mendampingi dan mengawal pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyimpangan, sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen kejaksaan dalam mendorong pemerataan ekonomi yang dimulai dari desa. Ia menyebut konsep tersebut selaras dengan agenda swasembada pangan dan kemandirian ekonomi yang sedang diperkuat pemerintah.
Gubernur Helmi Hasan menilai dukungan pemerintah pusat terhadap Bengkulu semakin nyata melalui berbagai program yang sudah menjangkau desa, mulai dari penguatan koperasi, cetak sawah dan jagung, program makan bergizi gratis, hingga alokasi satu miliar per desa. Menurutnya, rangkaian program itu menumbuhkan optimisme terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, berharap Jaksa Garda Desa dapat menutup ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Di sisi lain, Jamintel Reda Mantovani meminta jajaran intelijen kejaksaan di daerah memaksimalkan pengawasan melalui aplikasi Siskeudes untuk memastikan validitas laporan keuangan desa.
Wakil Menteri Koperasi Farida Faricha mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat koperasi desa. Ia menegaskan bahwa koperasi harus kembali menjadi lokomotif pembangunan pedesaan sebagaimana pernah dicita-citakan sejak dua dekade lalu.
Editor : Hasan.
