BENGKULU — Pelaksanaan konferensi pers Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, saat kunjungan kerja ke RSUD M Yunus Bengkulu menuai kekecewaan dari kalangan wartawan. Agenda yang dilabeli sebagai press conference tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip dasar keterbukaan informasi karena meniadakan sesi tanya jawab dengan media, Rabu (17/12/2025).
Kunjungan Menkes ke RSUD M Yunus Bengkulu dilakukan untuk meninjau pelaksanaan proctoring clipping aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA). Usai meninjau dua pasien di ruangan berbeda, Budi Gunadi Sadikin bersama Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, diarahkan oleh protokol Kementerian Kesehatan menuju ruangan yang telah disiapkan sebagai lokasi konferensi pers.
Namun, ruangan tersebut telah dipenuhi dokter serta jajaran manajemen rumah sakit. Jalannya agenda lebih menyerupai forum internal, di mana sejumlah dokter menyampaikan paparan kondisi dan keluhan rumah sakit langsung kepada menteri. Wartawan yang hadir hanya menjadi pendengar tanpa diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan, meskipun di lokasi terpampang tulisan “Press Conference Proctoring Clipping Aneurisma dan Digital Subtraction Angiography (DSA)”.
“Ini tidak sesuai dengan esensi konferensi pers. Seharusnya ada ruang dialog antara pejabat publik dan media,” ungkap salah seorang wartawan yang meliput kegiatan tersebut.
Padahal, konferensi pers merupakan sarana resmi bagi jurnalis untuk memperoleh klarifikasi dan pendalaman informasi secara langsung. Karena tidak adanya sesi tanya jawab, sejumlah wartawan akhirnya hanya dapat meminta pernyataan singkat melalui metode doorstop kepada Menteri Kesehatan.
Dalam keterangannya, Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan rumah sakit, mengingat tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular. Ia menyebutkan stroke sebagai penyebab kematian tertinggi di rumah sakit dengan angka sekitar 300.000 kematian per tahun. Penyakit jantung berada di posisi kedua dengan sekitar 260.000 kematian, disusul kanker sekitar 230.000, serta penyakit ginjal sebagai penyebab utama berikutnya.
Menkes juga menyampaikan target pemerintah agar pada tahun 2027 seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki rumah sakit yang mampu melakukan diagnosis dan tatalaksana stroke. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan mendistribusikan berbagai peralatan kesehatan, seperti CT scan, cath lab, set bedah, high speed drill, dan mikroskop, yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan penyakit jantung dan stroke.
Khusus untuk RSUD M Yunus Bengkulu, Menkes memastikan pemenuhan sejumlah kebutuhan alat kesehatan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan tidak hanya terletak pada ketersediaan alat, melainkan juga pada kecukupan tenaga dokter spesialis. Menurutnya, keseimbangan antara sarana dan sumber daya manusia menjadi kunci optimalisasi pelayanan kesehatan.
Editor : Hasan.
