BENGKULU- Fasilitasi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B Najamuddin kembali menunjukkan peran strategis lembaga perwakilan daerah dalam menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pasca komunikasi langsung yang dilakukan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin dengan kementerian terkait, Pemerintah Kabupaten Kepahiang bergerak cepat menindaklanjuti peluang tersebut. Tindak lanjut konkret ditandai dengan turunnya surat resmi dari Jakarta dan dilakukannya pertemuan lintas kementerian.
Pada Senin (22/12/2025), Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP menghadiri pertemuan bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur yang dihadiri perwakilan Bappenas, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII, serta instansi teknis terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kepahiang memaparkan program prioritas daerah, khususnya pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan dan perhatian pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, berkat fasilitasi Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, Pemkab Kepahiang diterima langsung oleh Kemenko Infrastruktur. Kami memaparkan kebutuhan mendesak berupa perbaikan jalan, rehabilitasi jembatan, serta peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan,” ujar Bupati Zurdi Nata, Rabu (24/12/2024).
Sejumlah ruas jalan yang diusulkan meliputi Jalan Damar Kencana, Batu Bandung, Renah Kurung, serta beberapa ruas di wilayah Kabawetan yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Selain itu, Pemkab Kepahiang juga mengajukan rehabilitasi Jembatan Peda dan penguatan jaringan irigasi strategis bagi sektor pertanian.
Selanjutnya, pada Selasa (23/12/2025), Bupati Kepahiang melanjutkan koordinasi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kepahiang mengusulkan Program Sekolah Rakyat (SR) yang kini telah masuk dalam daftar usulan nasional.
“Seluruh persyaratan administrasi telah kami lengkapi,” tegas Bupati.
Selain Sekolah Rakyat, Pemkab Kepahiang juga mengusulkan Program Rumah Sejahtera Terpadu bagi masyarakat kurang mampu, serta dukungan program BPJS dan BPI dari pemerintah pusat.
Respons positif dari kementerian terkait memperkuat optimisme bahwa program-program tersebut dapat direalisasikan mulai 2026. Program Sekolah Rakyat dinilai strategis karena mengusung konsep pendidikan berasrama dengan fasilitas lengkap sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan.
Bupati Kepahiang menegaskan keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama pembangunan. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah pusat serta peran aktif DPD RI sebagai wakil daerah di tingkat nasional sangat dibutuhkan.
Atas hal tersebut, Bupati Kepahiang menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin atas fasilitasi dan dukungan yang dinilai membuka akses langsung daerah ke kementerian dan lembaga di Jakarta.
Ke depan, Pemkab Kepahiang berharap fasilitasi serupa dapat berlanjut, termasuk dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk rencana pembangunan stadion daerah.
“Ketika akses pusat sudah dibuka, daerah tinggal bergerak cepat menjemput dan merealisasikan program,” tutup Bupati Zurdi Nata.
Editor: Hasan
