JAKARTA- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan peran konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sangat strategis dalam memastikan pembangunan nasional berjalan efektif, merata, dan berkeadilan hingga ke daerah.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyebut DPD RI menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di daerah, terutama dalam sistem desentralisasi.
“Peran DPD RI memastikan pembangunan berakar pada realitas daerah, sehingga kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan,” ujar Gita dalam Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
PBB juga menyatakan dukungan terhadap visi pembangunan nasional Asta Cita dan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan mengedepankan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Dalam sektor pangan, PBB melalui Food and Agriculture Organization mendorong pertanian cerdas iklim guna meningkatkan produktivitas petani kecil. Sementara di sektor kelautan dan energi, United Nations Development Programme menghadirkan inovasi kapal nelayan tenaga surya dan listrik desa berbasis energi terbarukan.
Di bidang pendidikan, United Nations Children’s Fund memperkuat program pengembalian anak putus sekolah, yang telah menjangkau puluhan ribu anak di berbagai provinsi.
PBB menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan DPD RI menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Asta Cita, sekaligus percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
