BENGKULU- Bank Indonesia (BI) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu membenahi pencatatan keuangan untuk meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal.
Manajer Pengembangan UMKM sekaligus Manajer Humas BI Provinsi Bengkulu, Tulus, mengatakan pencatatan keuangan yang tertib membantu lembaga pembiayaan menilai kebutuhan modal kerja, biaya operasional, dan kemampuan usaha.
“UMKM harus mampu menata keuangan dan mendisiplinkan pencatatan usaha,” ujarnya.
BI mendorong UMKM memanfaatkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SI APIK) untuk menyusun laporan keuangan sebagai salah satu syarat pendukung pengajuan pembiayaan perbankan.
Menurut Tulus, kendala UMKM tidak hanya terkait modal, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia, pemasaran, peralatan, dan perizinan. Karena itu, pelaku usaha perlu memperkuat manajemen dan legalitas bisnis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Tulus, terdapat lebih dari 17.000 unit industri kecil dan UMKM di Bengkulu pada 2024. Sektor tersebut menyerap lebih dari 42.000 tenaga kerja. Secara nasional, sekitar 65 juta UMKM berkontribusi terhadap 61 persen produk domestik bruto.
BI bersama Universitas Bengkulu juga melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi UMKM untuk mengidentifikasi usaha yang berpotensi memperoleh pembiayaan.
Tulus mengingatkan pelaku UMKM agar memahami biaya, persyaratan, dan kewajiban pembayaran sebelum mengambil pinjaman. Ia juga meminta pelaku usaha menghindari pinjaman daring ilegal.
