JAKARTA– Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meluapkan kegeramannya setelah terungkapnya temuan 300 ribu ton beras berkutu yang tersimpan di gudang Bulog. Fakta ini terungkap saat Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto.
Firman menilai respons dari para pemangku kebijakan terkait temuan ini justru membingungkan masyarakat. Menurutnya, pernyataan yang dikeluarkan oleh berbagai pejabat terkait tidak konsisten dan terkesan saling bertentangan.
“Pejabat tersebut satu dengan yang lainnya membuat pernyataan yang simpang siur dan ini menunjukkan bahwa mereka panik. Mereka tahu bahwa temuan ini pasti akan sampai ke presiden langsung, karena Mbak Titiek yang menemukannya,” ujar Firman pada Senin (17/3/2025).
Politisi Partai Golkar ini juga mengecam pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyebut bahwa beras berkutu masih bisa dikonsumsi manusia. Di sisi lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) menyatakan bahwa beras berkutu lebih cocok dijadikan pakan ternak.
“Begitu mudah pejabat publik membuat pernyataan ngawur. Apakah serendah itu derajat rakyat hingga harus mengonsumsi beras berkutu? Lalu apakah ini berarti Kepala Bapanas menyamakan manusia dengan hewan? Saya minta klarifikasi dan permintaan maaf dari Kepala Bapanas,” tegas Firman.
Lebih lanjut, Firman menyoroti buruknya tata kelola pangan nasional, terutama karena beras berkutu ini berasal dari stok impor tahun lalu yang seharusnya dikelola dengan lebih baik.
“Lebih konyol lagi, kebijakan impor ini menggunakan uang negara yang berasal dari rakyat, namun justru dibiarkan menumpuk hingga berkutu,” tambahnya.
Firman meminta Presiden Prabowo untuk menegur keras para pejabat yang terlibat dan mengevaluasi kinerja mereka. Ia juga menekankan bahwa di tengah situasi sulit yang dihadapi masyarakat, pejabat negara seharusnya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan agar tidak menambah keresahan publik.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah menegaskan bahwa beras berkutu tidak boleh didistribusikan kepada masyarakat, sebuah pernyataan yang diapresiasi oleh Komisi IV DPR RI. Namun, Firman tetap mempertanyakan motif di balik pernyataan Kepala Bapanas yang bertolak belakang.
“Apakah ada unsur kesengajaan agar reputasi pemerintahan Prabowo tercoreng di mata rakyat? Jika demikian, sungguh naif pejabat yang seharusnya mendukung presiden,” tandasnya.
Firman menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam berbicara di hadapan publik. “Jangan menambah beban presiden yang sudah banyak menghadapi tekanan akibat berbagai persoalan seperti proyek pagar laut, LPG 3 kg, dan bensin oplosan,” pungkasnya.(HS)
