Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Kondisi tersebut menuntut insan Humas Polri untuk bekerja secara profesional, adaptif, responsif, dan terpercaya dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Ia menegaskan bahwa kecepatan penyampaian informasi harus diimbangi dengan akurasi, keterbukaan, serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Selain sebagai penyampai informasi, Humas Polri juga memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membangun citra positif institusi, mengelola opini publik, menangkal hoaks dan disinformasi, serta menjadi jembatan komunikasi yang humanis antara Polri dengan masyarakat.
Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, dan terpercaya.
Di era digital, lanjutnya, masyarakat menuntut akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau. Oleh karena itu, badan publik dituntut mampu menghadirkan layanan informasi yang transparan sekaligus menjaga informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui forum diskusi tersebut, Polda Bengkulu berharap seluruh peserta memiliki persepsi yang sama bahwa keterbukaan informasi merupakan jembatan untuk memperkuat kepercayaan publik. Forum ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan dalam pengelolaan informasi publik, mulai dari pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga penguatan tata kelola informasi yang terbuka dan akuntabel.
