BENGKULU – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu kini memasuki fase kritis. Di tengah kondisi ini, slogan “Bantu Rakyat” yang digaungkan oleh Gubernur Bengkulu justru terasa kontradiktif. Tim kami melakukan penelusuran langsung di sejumlah titik SPBU dan menemukan fakta-fakta di lapangan yang mengindikasikan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengatasi krisis energi ini.
Fakta Lapangan: SPBU Lumpuh, Antrean dan Kekecewaan
Pada Sabtu sore pukul 15.00 WIB, tim mendatangi SPBU Padang Jati di pusat Kota Bengkulu. Di lokasi ini, semua jenis BBM telah habis dan tidak ada aktivitas pengisian. Pintu SPBU tertutup rantai dan hanya tampak beberapa kendaraan berbalik arah. Tak jauh dari sana, di SPBU Jalan Natadirja KM 6,5, situasi serupa terjadi. Pintu pagar ditutup rapat, menandakan tidak ada pasokan yang datang lagi.
SPBU KM 8 menjadi lokasi terakhir yang kami pantau. Hingga pukul 16.00 WIB, antrean panjang kendaraan terlihat masih berharap mendapat BBM jenis Pertalite. Namun, harapan itu pupus saat petugas mengumumkan stok habis. “Pertalite sudah habis. Pertamax masih ada,” ujar salah satu petugas kepada pengemudi yang mengantre.
Harga Melambung: Pengecer Ambil Kesempatan
Kelangkaan BBM ini dimanfaatkan pengecer. Di kota Bengkulu, harga Pertalite eceran naik dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per liter. Bahkan, beberapa pengecer terpantau menjual hingga lebih dari itu. Lebih parah di Kabupaten Seluma, di mana harga eceran menembus Rp20.000–Rp25.000 per liter.
Akar Masalah: Proyek Pelabuhan Tak Kunjung Tuntas
Dari penelusuran lebih lanjut, salah satu penyebab utama kelangkaan BBM adalah terganggunya pasokan dari Pelabuhan Pulau Baai. Proyek pengerukan alur pelabuhan yang belum rampung menghambat distribusi BBM ke seluruh Bengkulu. Hal ini berdampak langsung pada stok BBM di SPBU, terutama untuk jenis subsidi seperti Pertalite dan Solar.
Kesimpulan Sementara: Rakyat Menunggu Aksi Nyata
Situasi darurat ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana komitmen slogan “Bantu Rakyat” dijalankan? Di tengah penderitaan masyarakat akibat kelangkaan BBM dan lonjakan harga, belum terlihat solusi konkret dari pemerintah provinsi. Investigasi kami menunjukkan bahwa krisis ini bukan sekadar gangguan distribusi, melainkan juga kegagalan koordinasi dan respons cepat dari pemangku kebijakan.(Tim)
