JAKARTA– Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung teratasi di Provinsi Bengkulu menuai kecaman dari berbagai pihak. Kali ini, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyoroti langsung kelalaian Gubernur Helmi Hasan dalam menangani krisis yang menyulitkan masyarakat ini.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Maulana Taslam, menegaskan bahwa pemerintah provinsi seharusnya sejak awal bersikap sigap melihat gangguan distribusi BBM, mengingat ini bukan kali pertama Bengkulu mengalaminya. Ia menilai Gubernur lalai dan tidak mengambil langkah antisipatif sejak awal.
Maulana juga mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turun tangan menangani krisis ini secara serius. Ia menyebut Pemprov Bengkulu tampak pasif menyuarakan kondisi ke pusat, terutama terkait pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai yang memaksa distribusi BBM dialihkan lewat darat dari Lubuk Linggau, jalur yang kerap mengalami kendala.
PB HMI menilai respons Gubernur baru muncul setelah antrean panjang di SPBU viral di media sosial. Sementara warga terpaksa keliling kota, bahkan mendorong motor karena kehabisan BBM, pemerintah daerah justru mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying, tanpa memberikan solusi nyata.
Menurut Maulana, krisis BBM ini sudah masuk kategori darurat logistik yang mengancam produktivitas rakyat kecil seperti sopir, petani, dan pedagang. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar antrean, tapi menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.
Pewarta: Hasan
