Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Neli Hartati, yang mendapat laporan kejadian tersebut langsung mendatangi RSHD untuk melihat kondisi para murid.
Dinas Kesehatan juga menurunkan tim ke sekolah untuk mengambil sampel makanan yang diduga dikonsumsi para murid.
Sampel tersebut menjadi bagian penting untuk mengungkap apakah keluhan kesehatan para murid berkaitan dengan makanan MBG yang mereka santap.
Namun, ketika awak media mendatangi Yayasan Damar Gizi Bangsa, untuk kepantingan konfirmasi suasana justru berbeda. Yayasan terkesan tertutup. Pintu ditutup bahkan digembok menggunakan rantai.
Petugas SPPG yang ikut memantau kondisi korban di RSHD juga memilih bungkam. Mereka tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kejadian tersebut.
Sikap tertutup itu memunculkan pertanyaan publik. Mengapa SPPG bungkam ketika tujuh murid diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang mereka distribusikan?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena penyelenggaraan MBG bukan sekadar urusan membagikan makanan. Ada standar keamanan pangan dan pengawasan gizi yang semestinya menjadi bagian penting dalam setiap proses penyediaannya, terlebih SPPG memiliki tenaga ahli gizi.
Jika makanan yang dibagikan kepada murid ternyata menimbulkan keluhan kesehatan, transparansi menjadi penting. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana makanan diproses, disimpan, diperiksa, hingga akhirnya dikonsumsi para murid.
Kasus ini juga kembali membuka pertanyaan lebih besar mengenai pengawasan program MBG di Bengkulu. Dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG bukan kali pertama menjadi perhatian publik.
