“Kemudian untuk higiene sanitasi tentu didukung juga dengan sertifikat laik higiene sanitasi dan juga beberapa sertifikat seperti ISO 2018. Kemudian, ada penerapan HCCP, GMP, dan BRC. Kemudian dari SPPG Polri sendiri juga alhamdulillah sudah terbit sertifikat halalnya,” ungkapnya.
Selain itu, penyimpanan bahan makanan juga diatur ketat dengan pemisahan bahan basah, kering, maupun bumbu.
Anggota Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri, drg. Tetty Seppriyanti, mengingatkan bahwa potensi keracunan bisa muncul dari ompreng yang tidak bersih atau penggunaan air sumur yang terkontaminasi mikroba berbahaya.
“Di Pejaten ini ditemukan juga banyak mikroorganismenya, ada E. coli, akhirnya kita minta ganti itu sumurnya, maksudnya digali lebih dalam lagi. Setelah diperiksa oke, tapi masih agak keruh, jadi dipakai cuci aja. Untuk masak tetap pakai air isi ulang, air galon, nggak pakai air sumur. Kalau cuci dipakai, dengan syarat saringannya diganti tiap hari. Biar sama-sama ngawasin aja. Penyebab keracunan diare itu kan E. coli itu kan, kotor gitu” jelas Tetty.
Menurutnya, langkah ini penting agar siswa tidak mengalami keracunan akibat bakteri E. coli.
Sejak beroperasi pada Maret 2025, SPPG Polri Pejaten menyalurkan sekitar 3.400 porsi makanan setiap hari ke 10 sekolah. Jumlah tersebut masih dalam kisaran ambang minimal 3.000 porsi dan maksimal 4.000 porsi.
“Sementara sih belum ya karena kami fokus juga ke pembenahan SPPG. Karena saya rasa memang ada beberapa poin yang harus kita kejar untuk mendekati standardisasi yang sudah diterapkan oleh Polri maupun BGN. Jadi nanti setelah semuanya tercapai baru kami concern lagi ke penambahan penerima manfaatnya,” kata Iqbal.
