Nama Tejo Suroso kembali menjadi pusat perhatian publik. Pejabat yang tetap bertahan melintasi dua era kepemimpinan di Pemerintah Provinsi Bengkulu itu kini menghadapi gelombang sorotan yang terus membesar, mulai dari dugaan keterkaitan dalam perkara korupsi, polemik kepemilikan ratusan butir peluru, kritik atas penanganan infrastruktur, hingga isu dugaan persoalan moral pribadi yang ramai diperbincangkan masyarakat.
Berbagai kontroversi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pejabat strategis benar-benar dijalankan secara terbuka dan objektif. Di tengah derasnya kritik, belum terlihat adanya langkah tegas yang secara nyata berdampak pada posisi maupun karier birokrasi yang bersangkutan.
Sorotan paling tajam muncul ketika nama Tejo ikut terseret dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan KPK yang menjerat mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Dalam perkara itu, Tejo disebut ikut mengumpulkan dana yang berasal dari berbagai pos internal. Meski sempat diamankan, ia kemudian dilepas setelah pemeriksaan. Kondisi tersebut memicu persepsi liar di tengah masyarakat karena publik menilai kasus besar seharusnya diikuti penjelasan yang terang dan transparan agar tidak memunculkan spekulasi mengenai adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
Kontroversi lain yang tak kalah menyita perhatian ialah temuan 609 butir peluru aktif di rumah dinasnya saat penggeledahan berlangsung. Meski telah ada penjelasan bahwa amunisi tersebut merupakan barang lama yang hendak dikembalikan, polemik telanjur berkembang menjadi isu sensitif di ruang publik. Hingga kini, persoalan itu masih meninggalkan tanda tanya di tengah masyarakat karena dinilai belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik terkait legalitas maupun pengawasannya.
Di sektor pelayanan publik, kritik terhadap Dinas PUPR Provinsi Bengkulu juga terus mengemuka. Kerusakan jalan provinsi di Kabupaten Lebong yang sempat viral memperlihatkan kekecewaan warga terhadap lambannya respons pemerintah. Ketika masyarakat turun tangan melakukan perbaikan secara swadaya, muncul kesan bahwa negara hadir setelah tekanan publik membesar. Situasi itu menjadi pukulan terhadap citra pelayanan infrastruktur yang seharusnya cepat, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Belum reda polemik tersebut, aksi demonstrasi yang didominasi emak-emak di depan Kantor Gubernur Bengkulu semakin memperkeruh situasi. Massa mendesak evaluasi terhadap jabatan Tejo menyusul beredarnya dugaan skandal pribadi yang ramai di media sosial. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait, sementara opini publik terus berkembang tanpa kepastian. Dalam konteks jabatan publik, persoalan etik tetap menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintahan.
Sorotan juga mengarah pada besarnya alokasi anggaran Dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang mencapai ratusan miliar rupiah di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai belum stabil. Kritik dari kalangan DPRD dan ASN mencerminkan adanya kekhawatiran soal proporsionalitas distribusi anggaran. Di saat proyek infrastruktur bernilai besar berjalan, persoalan tunda bayar kepada kontraktor justru ikut mencuat dan memperlihatkan tekanan keuangan daerah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Kasus dugaan pemukulan saat momentum Pilkada 2024 turut menambah daftar kontroversi yang menyeret nama Tejo. Perkara tersebut bahkan berkembang menjadi laporan dan laporan balik, memperlihatkan konflik yang melebar ke ranah hukum dan politik. Meski masing-masing pihak memiliki versi berbeda, polemik itu semakin memperkuat citra kontroversial yang melekat di ruang publik.
Di tengah seluruh sorotan tersebut, laporan harta kekayaan Tejo yang mencapai sekitar Rp6 miliar ikut menjadi bahan perbincangan masyarakat. Nilai aset yang besar sebenarnya bukan pelanggaran selama diperoleh dan dilaporkan sesuai ketentuan. Namun dalam situasi ketika pejabat tengah diterpa berbagai kontroversi, besarnya kekayaan kerap menjadi pemantik tambahan bagi kritik publik.
Hingga kini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Tejo Suroso bersalah atas berbagai isu yang berkembang. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Namun di sisi lain, derasnya rentetan kontroversi menunjukkan bahwa publik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan yang lebih nyata dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tentang kemampuan menjaga kepercayaan masyarakat di tengah badai kritik yang terus menguat.
