BENGKULU– Masyarakat adat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia melalui media sosial Instagram pada Rabu (4/6/2025). Surat tersebut telah disukai lebih dari 5.230 pengguna dan menjadi sorotan publik.
Dalam surat terbuka yang disampaikan para Suku Kaitora, Karubi, Kahla, Karuba, Kauno, dan Kamek bahwa selama tiga bulan terakhir tidak ada kapal laut yang menghubungkan Pulau Enggano dengan daratan Bengkulu.
Akibatnya, hasil panen kebun tidak dapat dijual sehingga membusuk, terjadi kelangkaan pangan, harga sembako meningkat tajam, dan daya beli masyarakat menurun.
Selain itu, warga yang mengalami sakit tidak dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan di Bengkulu. Sebagian terpaksa menggunakan kapal kecil dengan risiko keselamatan yang tinggi, karena tidak adanya pilihan transportasi lain.
Masyarakat adat Pulau Enggano menyampaikan empat tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu:
– Meminta Presiden segera menangani krisis transportasi laut di Pulau Enggano.
– Mendesak penyelesaian pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai.
– Meminta penyediaan kapal laut minimal dua kali dalam seminggu sebagai solusi jangka pendek.
– Menegaskan bahwa Enggano adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memerlukan kehadiran nyata dari negara.
Ketua Adat Kabuki Enggano, Milson dikonfirmasi melalui telpon selular membenarkan hal itu. “Benar hal itu disampaikan sebagai bentuk ungkapan masyarakat pulau Enggano yang sesungguhnya, dan besok Kamis akan disampaikan melalui aksi di Bengkulu,” ujar, Wilson.
Surat terbuka tersebut menjadi bentuk aspirasi dan harapan masyarakat terhadap pemerintah pusat agar segera bertindak nyata dalam mengatasi krisis di wilayah terluar tersebut.
Pewarta & Editor: Hasan
