Besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Ketika hujan turun, warga masih harus menghadapi genangan hingga selutut dan badan jalan yang semakin rusak.
Warga pun mendesak Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan DPRD tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi turun langsung melihat kondisi Jalan Pembangunan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum ikut mencermati efektivitas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran drainase apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
“Anggaran ada, tetapi persoalan tetap berulang. Kami ingin tahu pekerjaan apa yang dilakukan dan apa hasilnya untuk masyarakat,” kata warga.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Plt. Kepala Dinas PUPRPKP Rejang Lebong, Luhur Budi Santoso, belum mendapatkan penjelasan langsung. Nomor wartawan media ini disebut telah diblokir sehingga konfirmasi kemudian disampaikan melalui pihak lain.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari Luhur mengenai penutupan drainase, langkah penanganan genangan di Jalan Pembangunan, serta realisasi anggaran pemeliharaan drainase yang menjadi sorotan warga.
Warga kini menunggu tindakan nyata. Sebab, bagi mereka, persoalan Jalan Pembangunan bukan lagi sekadar genangan saat hujan, melainkan menyangkut keselamatan pengguna jalan dan pertanggungjawaban pelayanan publik.
