Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan sejumlah organisasi kepemudaan turut bergabung.
Ratusan peserta memadati kawasan DPRD Provinsi Bengkulu dengan membawa atribut aksi dan menyampaikan tuntutan secara bergantian.
KPK Didesak Buka Terang Perkara
Persoalan dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Bengkulu menjadi salah satu titik tekan utama.
Aliansi Bengkulu Mengingat meminta KPK tidak berhenti pada pemeriksaan atau penindakan terhadap pihak tertentu. Penyidik didesak membongkar seluruh rangkaian perkara dan menelusuri pihak-pihak lain yang keterlibatannya didukung alat bukti.
Mereka juga meminta KPK tidak menunda proses hukum jika bukti yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
Intinya, massa meminta hukum bekerja tanpa mengenal siapa yang berada di balik perkara.
Selain tuntutan terhadap KPK, massa membawa 11 tuntutan yang mencakup persoalan hukum, agraria, pembangunan, lingkungan, bencana, hingga distribusi BBM.
11 Tuntutan Aliansi Bengkulu Mengingat
1. Mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta meminta transparansi dalam proses penyusunannya.
2. Mendesak penghentian kriminalisasi dan tindakan represif terhadap masyarakat sipil serta mendorong reformasi hukum.
3. Mendesak supremasi sipil dan transparansi pembangunan Yonif TP, termasuk kebijakan, anggaran, penggunaan lahan, dampak sosial, serta kewenangan militer di ruang sipil.
4. Mendesak penghentian kriminalisasi dan konflik agraria serta perlindungan hukum bagi petani dan masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah.
