Ia menyatakan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam dokumen tertulis dan berita acara.
“Dalam hearing sudah disepakati dan tertuang dalam surat kesepakatan. Kapolres secara langsung menyetujui dengan menandatangani berita acara kesepakatan. Artinya, kalau pemerintah daerah tidak menindaklanjuti hasil hearing, kami mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap hasil kesepakatan tersebut,” ujarnya.
Tenno juga mengklaim persoalan utang Pemkab Seluma telah menjadi perhatian sejumlah lembaga. Ia menyebut adanya rekomendasi BPK RI Perwakilan Bengkulu dan BPKP terkait penyelesaian kewajiban pembayaran.
Ia juga menyebut Kejaksaan Negeri Seluma telah menerbitkan Legal Opinion (LO) terkait penyelesaian kewajiban tersebut.
“Kajari Seluma saja sudah mengeluarkan LO untuk pembayaran, kemarin Kapolres Seluma sudah tanda tangan juga. Pemerintah ini terkesan mengabaikan semuanya. Ada apa?” tegasnya.
500 Massa dan Alat Berat Disiapkan
Aksi 2 September dipastikan tidak akan berlangsung dengan kekuatan massa seperti sebelumnya. Tenno menyebut jumlah peserta telah mencapai 400–500 orang, terdiri atas kontraktor, konsultan, pekerja, dan pihak lain yang berkaitan dengan persoalan kewajiban pemerintah daerah.
Mereka juga menyiapkan sejumlah kendaraan dan perlengkapan aksi, termasuk dump truck, alat berat, dan alat peraga.
“Yang jelas pada 2 September kami akan hadir dengan massa yang lebih besar, melibatkan kontraktor, konsultan, para pekerja serta pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan dalam hal ini. Massa yang sudah terkonfirmasi antara 400 sampai 500 orang,” katanya.
