“Sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik, termasuk pendidikan. Pemerintah Daerah Bengkulu Utara dalam waktu dekat harus bergerak dan mengambil sikap tegas apabila terbukti adanya tindak pelanggaran yang merugikan anak khususnya dalam pendidikan. Selain itu, evaluasi tentang sistem pengawasan juga harus segera dilakukan” tegas Febrian selaku kader HMI Bengkulu Utara.
Kritik yang disampaikan sebagai bentuk partisipasi dalam mendorong tata kelola yang lebih baik. Kepercayaan publik tidak lahir dari pernyataan normatif semata, tetapi dari konsistensi kebijakan dan keberanian melakukan pembenahan ketika ditemukan kelemahan. Pada akhirnya, perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan. Ketika terdapat celah dalam sistem yang berpotensi membuka ruang bagi terjadinya kejahatan, maka pembenahan bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan.
Dunia pendidikan harus kembali ditegaskan sebagai ruang yang aman dan bermartabat. Untuk itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan tenaga pendidik menjadi langkah mendesak yang tidak dapat ditunda, demi memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar dalam lingkungan yang benar-benar terlindungi.
