Sumber lain menyebutkan adanya dugaan kurang optimalnya fungsi pengawasan proyek. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disebut tetap melanjutkan pekerjaan meskipun terdapat indikasi permasalahan material. Namun hingga saat ini, informasi tersebut masih bersifat dugaan dan memerlukan klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Selain itu, mengingat proyek ini bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) APBN, sejumlah pihak mendorong adanya audit dan pemeriksaan mendalam guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak kontraktor, konsultan pengawas, serta pejabat terkait di lingkungan IAIN Curup melalui sambungan telepon dan pesan singkat. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi. Pihak redaksi tetap membuka ruang hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Seorang tokoh organisasi kemasyarakatan menyampaikan harapannya agar aparat penegak hukum dan instansi berwenang dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional dan objektif.
“Kami mendorong agar persoalan ini ditelaah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak, namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujarnya.
Reporter: Ismail. Editor: Hasan
