REJANG LEBONG – Dinas PUPR melalui Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rejang Lebong menuai kritik keras publik setelah melakukan pemeriksaan drainase mendadak di Simpang Empat Stadion, Kelurahan Air Bang Siring, kecamatan Curup Tengah Jumat, 10 Oktober 2025. Aksi “kilat” ini menjadi sorotan karena lokasi siring yang diperiksa dan disebut-sebut sebagai penyebab banjir berdekatan langsung dengan kediaman Plt Kepala Dinas PUPR, Eko.
Cepatnya respons ini berbanding terbalik dengan keluhan banjir masyarakat biasa yang selama ini dinilai lambat dan berbelit dengan alasan “menunggu anggaran.”
Kepala Bidang Perkim PUPR, Luhur, membenarkan bahwa timnya turun ke lokasi untuk melakukan cross-check siring yang tersumbat. Luhur mengakui, tindakan ini adalah instruksi langsung menyusul masalah banjir di area tersebut.
“Kami menjalankan perintah untuk cek siring yang tersumbat di depan rumah Bapak Kadis. Setiap musim hujan jadi penyebab banjir,” jelas Luhur saat dikonfirmasi.
Penjelasan ini justru memperkuat dugaan adanya standar ganda dalam pelayanan publik. Respons cepat di lokasi yang dekat dengan pejabat tinggi di dinas tersebut dianggap menunjukkan keberpihakan, sementara keluhan banjir yang melanda permukiman warga biasa seringkali terabaikan.
Ketimpangan pelayanan ini memicu kemarahan warga. Yono, salah satu warga di Jalan Setia Guna, yang rumahnya sering terendam, mengaku lelah karena laporannya selama ini hanya mendapat respons normatif.
“Sudah sering Pak dilaporkan ke Dinas Kebersihan, ke PU. Setiap hujan rumah saya sering kebanjiran, tapi responya sangat lamban,” ujar Yono dengan nada kesal.
Yono membandingkan praktik kerja di lapangan. “Kalau rumah Kepala Dinas atau orang penting, gak perlu anggaran, langsung dikerjakan. Tapi kalau kami masyarakat meminta, nunggu anggaran, nunggu itu ini. Pusing Pak!” tegasnya.
Saat didesak mengenai alasan lambatnya penanganan banjir di permukiman warga, Luhur berdalih bahwa langkah penanganan terbentur prosedur dan ketersediaan dana.
“Mohon maaf Kak, kalau ada surat dari Desa/Kelurahan Insya Allah pasti turun untuk cek lapangan,” kata Luhur, memberikan syarat birokrasi bagi laporan warga. Ia menambahkan, “Untuk pelaksanaan pembersihan siring, kami menunggu anggaran.”
Pernyataan “menunggu anggaran” ini disoroti sebagai alasan klasik yang kontradiktif, mengingat penanganan di depan rumah Plt Kepala Dinas dapat dieksekusi tanpa penundaan.
Yono berharap, di bawah kepemimpinan Bupati saat ini, ketimpangan pelayanan dapat segera diakhiri. “Kami minta dengan PUPR khususnya bagian PERKIM, agar sering kontrol dan melihat parit-parit dan drainase. Jangan hanya perintah Kepala Dinas karena rumahnya dekat dengan drainase yang sering bikin banjir, baru langsung ke lapangan. Jika kami lapor, ya turun juga!” tuntut Yono.
Reporter : Ismail. Editor: Hasan.
