BENGKULU– Beragam persoalan infrastruktur dan layanan publik mencuat dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2025 anggota DPRD Kota Bengkulu, Riuslan Paguci. Kegiatan reses yang turut dihadiri salah satu Kabid PUPR Kota Bengkulu itu menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan langsung keluhan yang selama ini belum terselesaikan.
Masalah drainase menjadi sorotan utama. Warga mempertanyakan tindak lanjut pembangunan drainase di Jalan Merapi Ujung yang sebelumnya telah diusulkan dan bahkan sempat diukur oleh pihak PUPR, namun hingga kini belum direalisasikan. Kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Sidomulyo, di mana pintu air yang tidak berfungsi optimal menyebabkan banjir berulang.
Yosep, perwakilan PUPR yang hadir, mencatat sejumlah masukan warga, termasuk permintaan perbaikan dua titik lampu jalan di sekitar Kantor Lurah Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka. Selain itu, warga Timur Indah 4 dan Timur 3 mengusulkan pembangunan drainase tertutup karena kondisi jalan yang sempit menyulitkan kendaraan berpapasan, sementara aliran air hujan sering masuk ke permukiman di bagian bawah.
Keluhan banjir juga disampaikan warga Jalan Mahakam yang menilai kondisi semakin parah setelah adanya pembangunan tembok. Warga menyebut ketinggian air kini dapat mencapai lutut orang dewasa ketika hujan deras.
Tak hanya persoalan infrastruktur, layanan BPJS Kesehatan turut menjadi isu hangat. Banyak peserta mengeluhkan status kepesertaan yang tidak aktif akibat tunggakan. Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Bengkulu, Edi Haryanto, yang ikut mendampingi Riuslan menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien BPJS meski memiliki tunggakan. “Jika tidak dilayani, segera laporkan. Pemerintah akan menanggulangi pelayanan, namun tunggakan tetap menjadi kewajiban peserta mandiri,” tegasnya.
