BENGKULU- Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Gerindra, Fatmawati, S.Ag, melaksanakan reses masa sidang pertama tahun 2026, Minggu (15/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di daerah pemilihan Selebar dan Kampung Melayu itu menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Dalam reses tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu menghadirkan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, Camat Kampung Melayu, dan Camat Selebar. Forum dialog itu difokuskan pada persoalan infrastruktur jalan dan bantuan sosial yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Sejumlah warga menyoroti kondisi Jalan Penjaskes yang rusak parah dan dipenuhi lubang. Jalan tersebut merupakan akses tembus ke Masjid Al-Ikhlas, Kelurahan Sumur Dewa, Air Sebakul. Ketua RT 24 Sumur Dewa, Iskandar, menegaskan bahwa kerusakan jalan sudah lama terjadi dan membahayakan pengguna.
“Jalan ini sudah lama rusak dan berlubang. Ini akses penting warga menuju masjid dan aktivitas sehari-hari. Kami minta segera diperbaiki,” tegas Iskandar di hadapan forum.
Keluhan serupa disampaikan Elyasari, warga RT 05 RW 01. Ia menyoroti kondisi jalan di kawasan Kantor KUA Selebar yang juga rusak berat dan belum tersentuh perbaikan, padahal menjadi akses utama masyarakat.
“Jalan menuju KUA Selebar ini akses vital. Namun sampai sekarang belum ada perhatian. Kondisinya memprihatinkan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, warga juga mempertanyakan penurunan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dari sebelumnya enam penerima di satu lingkungan, kini tersisa satu orang. Warga menilai masih banyak yang layak menerima bantuan tersebut.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas PU menyampaikan bahwa perbaikan sejumlah ruas jalan, termasuk di Sumur Dewa dan Selebar, telah masuk dalam perencanaan dan ditargetkan direalisasikan pada 2026 atau 2027, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Insyaallah akan kita selesaikan pada 2026 atau 2027. Namun, kita tetap melihat kondisi dan kemampuan anggaran daerah,” ujar perwakilan Dinas PU.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk PKH, mengacu pada kriteria dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia memastikan seluruh pertanyaan warga telah dijawab secara terbuka dalam forum tersebut dan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap serta tepat sasaran.
Fatmawati menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga akan dikawal dan diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD.
“Reses bukan sekadar seremonial. Semua keluhan masyarakat akan kami tindak lanjuti dan kawal dalam pembahasan anggaran maupun rapat bersama pemerintah kota. Infrastruktur dan bantuan sosial adalah kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan,” tegasnya.
Reses ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menuntaskan persoalan mendasar warga Kota Bengkulu.
Editor: Hasan
